Pemilu Legislatif 2009 Berlangsung Tidak Serentak

Logistik di Beberapa Daerah Belum Final

JAKARTA - Pemilihan Umum Legislatif 2009 yang digelar hari ini dipastikan berlangsung tidak serentak. Sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di empat distrik (kabupaten/kota) di Provinsi Papua belum menerima logistik pemilu. Sebelumnya, dua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Flores Timur dan Lembata, meminta pemilu ditunda 14 April karena warga memperingati Kamis Putih (9/4).

Menurut anggota KPU Provinsi Papua Hasjim Sangadji, empat distrik yang belum menerima logistik itu antara lain Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Paniai. Cuaca buruk di Papua menyebabkan delapan jadwal penerbangan kemarin (8/4) harus ditunda. "Kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan cuaca semacam ini," kata Hasjim kemarin.

Di Yahukimo, baru 533 TPS yang menerima logistik pemilu. Sisanya 137 TPS belum kebagian. Di Pegunungan Bintang, di antara 234 TPS, 17 TPS belum mendapatkan logistik. Di distrik Yalimo, logistik untuk sekitar 4 TPS dari total 71 TPS belum terkirim. Sedangkan di distrik Paniai, logistik yang sudah terkirim untuk 271 TPS. Masih ada 87 TPS lagi yang belum menerimanya. "Di Mamberamo Tengah sebenarnya tinggal 1 TPS, namun kami masih mengupayakannya dengan jalan kaki," ujarnya.

Dia menyatakan, masalah cuaca selalu menjadi kendala. Pesawat tidak mampu melewati medan pengunungan saat kondisi berkabut. KPU Papua akan mengusahakan pemilu lanjutan pada hari ini. "Keputusan pemilu lanjutan kami serahkan ke KPU kabupaten/kota," terangnya.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan, KPU Papua sampai pukul 19.30 WIB belum menyampaikan perihal kesulitan itu. "Kami belum terima surat resmi. Belum ada info untuk itu," kata Hafiz di kantor KPU, Jakarta, kemarin. Saat ini, lanjutnya, KPU berusaha mengontak KPU Papua. Jika benar logistik belum sampai, klausul pemilu lanjutan akan digunakan. Sesuai UU Pemilu, pemilu lanjutan bisa dilakukan jika ada gangguan seperti kondisi alam dan bencana.

"Ini kemungkinan cuaca sehingga tidak bisa terbang. Keputusan (pemilu lanjutan) nanti dari KPU provinsi yang setingkat di atasnya," kata Hafiz. Gubernur Papua Barnabas Suebu mengakui pemilu di wilayah pedalaman bakal tertunda. ''Distribusi logistik masih 90 persen. Pemilu akan dilanjutkan Jumat (10/4)," katanya.

Pada perkembangan logistik lain, Hafiz menyatakan, ada logistik pemilu yang belum terkirim di Jawa Timur. Logistik berupa formulir C-2 belum sampai di tiga daerah di Kabupaten Sumenep. "Pengiriman formulirnya tertunda juga karena faktor cuaca. BMG (Badan Meteorologi dan Geofisika) melarang terbang malam ini," tambah Hafiz.

Sangat mungkin pengiriman dilakukan besok pagi dengan helikopter dari Polda Jatim. Meski telat, pengiriman formulir itu tidak akan mengganggu proses pemungutan suara. "Formulir itu untuk penghitungan. Itu digunakan siang. Kalau dikirim pagi, mungkin sebelum rekapitulasi sudah sampai," jamin Hafiz.

Soal persiapan pemilu, pengamanan pemilu sudah diintensifkan. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menyatakan, seluruh titik rawan di sekitar Jakarta sudah diamankan. Kepolisian akan lebih mengintensifkan pengawalan, terutama saat proses pemungutan hingga proses rekapitulasi suara oleh KPU. "Semua sudah siap," jamin Bambang saat melakukan sidak pengamanan di KPU.

Di Semarang, pemilu terancam banyak pelanggaran karena pengawasan minim. Kurangnya petugas pengawas lapangan (PPL) mengakibatkan banyaknya celah untuk terjadi kecurangan. ''Harus saya akui ya, karena jumlah PPL tidak ideal. Masak satu banding sembilan. Satu PPL mengawasi sembilan TPS, bahkan ada yang lebih," kata Ketua Panwaslu Jateng Abhan Misbach kemarin.

Menurut Abhan, di beberapa daerah bahkan kondisinya lebih memprihatinkan. Di Solo, misalnya, ada satu kelurahan yang memiliki 50 TPS. Alhasil, satu petugas PPL berkewajiban mengawasi 50 TPS. Di Kota Semarang pun ada satu PPL yang harus mengawasi 40 TPS. Tentu sulit mengharapkan kinerja PPL secara maksimal.

Meski ada dukungan pengawasan dari saksi-saksi partai politik di masing-masing TPS dan lembaga independen, menurut Abhan, jumlahnya tetap kurang. Bantuan Forum Rektor yang mengirimkan 250 mahasiswa Undip yang disebar ke TPS-TPS di Semarang, juga tidak banyak membantu.

Dijelaskannya, masyarakat tidak perlu takut melapor karena pelapor tidak bisa disentuh hukum. Pelapor akan dilindungi sebagai korban dan tidak akan dikenai hukuman. Jika masyarakat takut melapor, lanjut Abhan, akan sulit membuktikan pelanggaran pemilu di depan hukum.

Dari Riau dilaporkan ada puluhan kotak suara terendam banjir di Kelurahan Sail dan Limbungan. Akibatnya, ribuan surat suara basah dan rusak. Kondisi itu membuat Wali Kota Pekanbaru Herman Abdullah panik. ''Saya kecewa dengan kejadian tersebut. Pihak kelurahan kurang mengantisipasi hujan," katanya. ''Siap tak siap, KPU harus bisa menyelenggarakan besok (hari ini, Red).

Sementara itu, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) banyak warga tak terdaftar atau tak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hampir di setiap daerah mengeluhkan soal itu. Ribuan warga terancam golput karena tak terdaftar. Sedikitnya, ada dua kabupaten dan satu kota di Babel telah menyampaikan komplain mereka terhadap hasil DPT.

Para Parpol Pasrah

Menanggapi rawannya persiapan pemilu, sejumlah partai hanya bisa pasrah. Salah satunya Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali. "Ya, memang sudah banyak laporan yang masuk bahwa ada sejumlah masalah dalam pemilu ini. Tapi, ya sudah, pemilu sudah di depan mata," ujarnya setelah menemui Ketua Umum Tanfidziyah PB NU Hasyim Muzadi di Kantor PB NU, Jl Kramat Raya, Jakarta, kemarin (8/4).

KPU harus mengumumkan secara terbuka jumlah daftar pemilih tetap (DPT) setelah perbaikan beberapa waktu lalu. "Itu saja yang kami minta. Sebab, hingga hari ini (kemarin, Red), semua belum tahu berapa jumlah fix DPT sekarang. Kalau nambah, nambah berapa, kalau kurang, kurang berapa?" pintanya.

Pengumuman jumlah DPT hasil perbaikan itu penting untuk meminimalkan konflik pascapemilu. "Itu salah satu yang bisa dilakukan untuk mengurangi ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu," tandas Menteri Negara Koperasi dan UKM tersebut.

Pemerintah Bantah Curang

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin memastikan persiapan pemilu di seluruh provinsi di Indonesia melalui konferensi video dengan para gubernur. Secara umum presiden menyimpulkan tidak ada hambatan berarti dalam persiapan pemilu hari ini.

SBY dan JK di Istana Negara menatap empat layar monitor besar yang menampilkan gambar di 32 lokasi konferensi video. Sementara para gubernur pada di kantor polda masing-masing. Konferensi video presiden dengan para gubernur itu memang difasilitasi Mabes Polri.

''Saya lihat persiapan pemilu sudah baik. Persiapan yang baik itu sudah 50 persen keberhasilan. Sejauh ini so far, so good,'' kata SBY di Istana Negara kemarin. Dalam kesempatan itu SBY menyinggung maraknya isu yang mengkhawatirkan adanya kecurangan dalam pemilu. SBY meminta para gubernur menyikapi isu tersebut dengan jernih, rasional, dan tidak emosional. ''Kita patut bertanya, kalau pemilu bakal curang, curangnya di mana? Jalannya kecurangan itu seperti apa?" kata SBY.

''Sekarang ini, bila pemerintah dicurigai curang, bagaimana caranya? Saya dan Pak Jusuf Kalla berasal dari partai yang berbeda, para menteri berbeda-beda. Gubernur, bupati, dan wali kota juga berbeda-beda pilihan politiknya,'' ujar SBY.

Dengan keberagaman pilihan politik tersebut, menurut SBY, terjadi check dan balances dalam arti luas. ''Jadi, saya mencari-cari di mana kecurangan itu akan terjadi," sambung SBY