JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla sama-sama tidak mau mengalah. Keduanya ngotot menuntut menjadi calon presiden yang diusung koalisi Golkar-PDIP dalam Pilpres 2009. Buntutnya, kunjungan JK di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, tadi malam, gagal menghasilkan kesepakatan.
Karena itu, kedua pemimpin partai tersebut tetap menunggu hasil resmi pemilu legislatif (pileg) sebagai acuan untuk menentukan capres dan cawapres di Pilpres 2009. Partai (Golkar atau PDIP) yang memiliki suara lebih besar berhak memilih. ''Sampai hari ini, tabulasi pemilu belum selesai. Bahkan, persentase suara yang sudah selesai dihitung masih minim. Padahal, itu menjadi bagian dari konsekuensi politis yang dibicarakan,'' ujar Ketua Umum DPP PDIP Megawati dalam keterangan pers bersama JK setelah pertemuan tadi malam.
Pertemuan yang berlangsung satu jam sepuluh menit tersebut dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas, Ketua Dewan Penasihat Golkar Surya Paloh, Sekjen Golkar Soemarsono, dan Sekjen PDIP Pramono Anung Wibowo. Berdasar informasi, kedua pemimpin partai sebenarnya telah sepakat mengusung ketua umum partai yang perolehan suara dan perolehan kursi DPR-nya di pemilu legislatif lebih besar menjadi calon presiden. Sedangkan pemimpin partai yang suaranya lebih kecil harus rela menjadi cawapres.
Namun, hingga saat ini, perolehan suara pemilu legislatif belum selesai dihitung. Berdasar penghitungan cepat, Golkar memang lebih unggul nol koma sekian persen daripada PDIP. Namun, mengingat penghitungan cepat memiliki tingkat kesalahan (margin of error), kedua partai masih memiliki peluang untuk saling mengungguli di hasil penghitungan resmi KPU. Perolehan kursi kedua partai juga belum bisa diyakinkan karena kedua partai masih berpeluang menambah kursi DPR akibat pemberlakuan sistem parliamentary threshold.
''Diperkirakan akan ada tambahan suara 3 persen bagi masing-masing partai yang bisa mengubah perolehan kursi. Karena itu, sulit diprediksi siapa yang unggul perolehan suaranya,'' ujar seorang sumber di internal Partai Golkar. Sambil menunggu selesainya penghitungan suara, kedua pemimpin sepakat membentuk tim negosiasi untuk membahas rincian rencana koalisi.
Salah satu poin krusial yang harus diatur adalah bagaimana kedua partai harus bersikap selama sisa pemerintahan SBY-JK hingga 20 Oktober 2009. ''Ini mengingat posisi PDIP sekarang berada di luar pemerintahan, sementara Golkar di dalam pemerintahan,'' terang Mega.
Kedua tim juga akan merundingkan time frame kesepakatan koalisi karena UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tegas menyebutkan bahwa batas akhir pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah 10 Mei. ''Tentu pembicaraan sudah mengarah ke situ (pembahasan capres-cawapres, Red). Tapi, dalam mencapai kesepakatan, rinciannya harus dibahas. Intinya, kami menunggu finalisasi (hasil penghitungan suara resmi pemilu legislatif di KPU),'' tambah JK.
Kedua pemimpin juga sepakat melanjutkan komunikasi politik dengan partai-partai lain agar mau bergabung. ''Sampai adanya keputusan tim, kami sepakat untuk sering bertemu dan berkirim makanan kesukaan masing-masing,'' selorohnya.
Ketika didesak wartawan tentang figur capres-cawapres yang akan diajukan, Mega menuturkan bahwa seluruh partai dalam kampanye pemilu legislatif pasti akan menempatkan ketua umum sebagai calon presiden. ''Doakan saja suatu ketika di Indonesia akan terwujud siapa akan bersedia menjadi capres dan cawapres. Saya yakin, kalau kepentingannya demi bangsa dan negara, tidak akan ada yang sulit,'' kata Mega. ''Ini baru pembicaraan awal. Pada waktunya akan disampaikan,'' imbuh JK.
Terkait masalah kecurangan pemilu, JK menegaskan bahwa sejak awal partainya berkomitmen untuk menyelesaikan dugaan manipulasi hasil pemilu melalui jalur hukum. Bila terbukti ada upaya sistematis menghalangi calon pemilih menggunakan haknya, Golkar akan menyelesaikan secara hukum. ''Pasal 290 UU Pemilu Legislatif tegas menyebutkan ada ancaman hukuman dua tahun bagi siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan orang tidak bisa memilih. Golkar kini tengah mencari bukti dan akan melakukan langkah hukum bila ditemukan,'' tandas Kalla.
Di tempat terpisah, Presiden SBY dan Wakil Presiden JK kemarin tampil bersama untuk kali pertama sejak perceraian Partai Golkar dan Partai Demokrat. Keduanya memimpin rapat kabinet di gedung Sekretariat Negara.
Rapat kabinet yang juga dihadiri gubernur se-Indonesia itu membahas evaluasi Pemilu 2009. Sebelum memulai rapat, SBY dan JK melakukan pertemuan empat mata di salah satu ruangan di gedung Setneg. Setelah itu, keduanya masuk secara beriringan ke ruang rapat di lantai 3 gedung tersebut.
Begitu SBY dan JK masuk, para menteri dan gubernur spontan bertepuk tangan. SBY-JK pun tersenyum merespons sambutan para peserta rapat. ''Mengapa sampai ditepuktangani?'' kata SBY, lalu tertawa. JK yang berada di samping SBY juga ikut tertawa lepas.
Rapat kabinet kemarin dihadiri Menko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Plt Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani, Menkominfo Mohammad Nuh, Menhub Djusman Syafii Djamal, Mensesneg Hatta Radjasa, Menkum HAM Andi Mattalatta, Seskab Sudi Silalahi, Menlu Hassan Wirajuda, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Panglima TNI Djoko Santoso.
Sebelum memulai rapat, SBY menjelaskan pertemuannya dengan JK kepada peserta rapat. Menurut SBY, dirinya dan JK baru saja melakukan pertemuan empat mata sebagai presiden dan Wapres serta sebagai dua sahabat dekat yang selama ini bersama-sama menjalankan pemerintahan.
''Insya Allah, atas amanah yang diberikan kepada saya dan Pak Jusuf Kalla, kami berdua pada saatnya nanti saling berkompetisi. Saya sebagai capres Partai Demokrat dan Pak Jusuf Kalla, insya Allah, sebagai capres dari Partai Golkar. Mungkin ada capres yang lain yang kita tidak tahu. Mungkin Ibu Megawati,'' kata SBY.
Menurut SBY, dirinya dan JK memiliki komitmen tinggi untuk berkompetisi dengan baik. Sebagai pemimpin bangsa saat ini, SBY dan JK ingin memberikan pelajaran politik yang baik kepada rakyat. ''Ada kalanya kita bersama-sama, ada kalanya kita berkompetisi dan kompetisi itu dijalankan dengan baik. Dengan saling hormat-menghormati untuk membangun iklim baru di negeri ini,'' lanjutnya.
SBY menambahkan, sebuah kompetisi tidak harus berakhir dengan jarak, apalagi permusuhan yang tidak berkesudahan. Dalam pilpres kali ini, SBY dan JK mengaku ingin mengukir sejarah dengan membangun kultur politik bisa bersama-sama maupun berkompetisi. ''Karena itu, kami berdua sepakat untuk tanggung jawab, niat baik, dan berkomitmen menjalankan amanah demokrasi dan berkompetisi dengan cara-cara seperti itu," terang SBY.
Dalam kesempatan itu, SBY kembali menjamin bahwa pemerintahan dan Kabinet Indonesia Bersatu akan tetap bekerja sama seerat-eratnya hingga akhir periode. ''Tidak ada perubahan apa pun menyangkut peran, tugas, dan tanggung jawab kami berdua. Ada kalanya saya hadir, ada kalanya yang hadir wakil presiden. Ada kalanya beliau saya tugasi untuk mengoordinasikan apa, adakalanya beliau mewakili saya, dan sebagainya," kata SBY.
Social Profiles
0 komentar:
Posting Komentar