JAKARTA - Setelah molor berkali-kali, Infrastructure Fund dijanjikan bisa berdiri bulan ini. Pemerintah menyiapkan dana Rp 1 triliun sebagai modal awal lembaga pembiayaan itu. Bank Dunia maupun Bank Pembangunan Asia (ADB) juga akan menempatkan dana dalam jumlah yang sama. Dengan tambahan swasta, Infrastructure Fund diharapkan memiliki dana awal Rp 4 triliun.
Asisten Deputi Urusan Perumahan Menko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, selain memberikan pembiayaan, Infrastructure Fund juga diharapkan bisa menjadi pancingan bagi swasta untuk bergabung membiayai proyek. Untuk pembiayaan 5 tahun ke depan, Infrastructure Fund menargetkan Rp 20 triliun.
''Kita belajar dari India. Di sana tidak hanya multilateral agency yang terlibat, tapi juga swasta,'' kata Wahyu dalam seminar di Jakarta, kemarin (10/2).
Menurut dia, selama ini kendala pendanaan adalah terbatasnya jangka peminjaman dari bank nasional. Mereka rata-rata hanya bisa mendanai dalam jangka 5-10 tahun. Ini berbeda dengan kebutuhan sebagian besar proyek infrastruktur yang bersifat jangka panjang. ''Untuk itu, ada Infrastructure Fund sebagai alat pembiayaan. Jangkanya lebih panjang dan lebih mudah,'' tutur Wahyu.
Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S. Priatna mengatakan, pada 2010-2014 pemerintah memerlukan dana Rp 1.429 triliun untuk proyek infrastruktur. Masalahnya, pemerintah hanya mampu menyediakan dana Rp 451 triliun atau 31 persen. Sisanya, Rp 978 triliun (69 persen), perlu didapatkan dari kerja sama pemerintah swasta atau public private partnership (PPP), CSR (corporate social responsibility), dan partisipasi masyarakat. ''Jadi terdapat gap,'' kata Dedy.
Data Bappenas menunjukkan total kemampuan implementasi proyek PPP pada 2010-2014 hanya Rp 365,36 triliun. Itu dihitung berdasar usulan proyek PPP yang terdiri atas investasi ASDP (angkutan sungai danau dan penyeberangan) Rp 52,4 miliar, air bersih Rp 6,283 triliun, pelabuhan Rp 11,136 triliun, bandara Rp 15,576 triliun, listrik Rp 32,615 triliun, kereta api Rp 132,616 triliun, dan jalan tol Rp 167,087 triliun.
Pemerintah telah merencanakan sembilan bidang infrastruktur yang diprioritaskan. Yaitu energi, ketenagalistrikan, pos dan telematika, jalan dan transportasi darat, transportasi laut, udara, perkeretaapian, sumber daya air, serta perumahan dan pemukiman.
Pemerintah memerlukan dana tambahan sekitar Rp 613 triliun untuk memenuhi target Rp 1.429 triliun. Untuk memenuhinya, pemerintah harus menggenjot investasi proyek PPP. Caranya adalah menjamin beberapa risiko.
''Contohnya, bila pemerintah menargetkan 160 ribu penumpang per hari untuk kereta, kalau tak tercapai, pemerintah harus bayar kekurangannya,'' tutur Dedy. Pemerintah juga harus menjamin beberapa risiko lain, termasuk risiko politik.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur dan Properti Lukman Purnomosidi minta pemerintah menerbitkan kebijakan yang mendukung pengusaha dalam pengembangan infrastruktur. ''Salah satu caranya adalah memberikan insentif agar investasi menjadi lebih menarik,'' kata Lukman.
Sedangkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan proyek-proyek yang dikerja samakan dengan swasta melalui PPP. (sumber: Jawa Pos)
Social Profiles
0 komentar:
Posting Komentar