Pemerintah Dinilai Terburu-buru

Direktur Center for the Betterment of Education (CBE) Satria Dharma menilai indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan RSBI belum jelas. Menurut dia, jika pemakaian bahasa Inggris untuk mengajar di kelas dijadikan salah satu indikator keberhasilan, program itu dikatakan 90 persen mengalami kegagalan.

''Sebab, tidak mungkin memaksakan guru-guru kita mengajar dengan bahasa Inggris,'' ujarnya.

Karena itu, jika Depdiknas mengevaluasi RSBI, harus ada kriteria keberhasilan yang jelas. Selain itu, kata Satria, Depdiknas hendaknya menunjuk tim independen untuk mengevaluasi SMA RSBI maupun SMP RSBI. ''Harus ada tim independen layaknya penilaian akreditasi sekolah. Masak menilai diri sendiri?'' kritiknya. Jika penilaian dilakukan sendiri oleh Depdiknas, hal itu dianggap tidak berhasil.

Satria mengamati, pemerintah terkesan terburu-buru dalam menggenjot mutu pendidikan bertaraf internasional. Hal tersebut bisa dilihat dari kebijakan pemerintah yang menambah 100 RSBI tiap tahun untuk SMA dan SMP. Bahkan, pemerintah menargetkan minimal ada satu RSBI di tiap kabupaten/kota. Artinya, bakal ada sekitar 500 RSBI untuk SMA dan SMP di seantero negeri ini.

Padahal, kata dia, bukan itu tujuan bersaing secara global. Pemerintah, menurut dia, sah-sah saja membikin pendidikan berkelas internasional. ''Namun, tolok ukur bertaraf internasional harus diperhatikan benar. Apa sekadar bisa berbahasa Inggris dan memiliki fasilitas kelas internasional?'' ujarnya. Yang harus diperhatikan adalah kualitas pengajaran yang diberikan kepada siswa melalui pengayaan kurikulum yang dipakai.

Jika indikator keberhasilan itu belum jelas, ungkap dia, sebaiknya pemerintah jangan dulu menambah RSBI. ''Itu hanya jadi proyek untuk menghambur-hamburkan dana. Sebab, tiap tahun sekolah mendapat suntikan dana Rp 300 juta,'' ungkapnya.

Di satu sisi, kata dia, belum sepenuhnya kabupaten/kota yang sekolahnya ditunjuk sebagai RSBI bersedia sharing dana. Jika yang terjadi demikian, kata Satria, bisa dipastikan berbagai persoalan dibebankan ke sekolah. ''Ujung-ujungnya, beban ditanggung siswa. Itu harus dicermati,'' tegasnya.

Menurut dia, sejak awal program tersebut digelindingkan pemerintah, sudah ada beberapa kelemahan mendasar. Sebagaimana diketahui, sekolah yang ditunjuk sebagai RSBI harus mampu mengimplementasikan SBI = SNP + X. SNP atau standardisasi nasional pendidikan memuat delapan standardisasi pendidikan.

Namun, kata Satria, sejatinya konsep SBI tersebut tidak memiliki bentuk dan arah yang jelas. ''Tidak jelas apa yang diperkuat, diperkaya, dikembangkan, dan diperdalam,'' ujarnya. (kit/nw)