Meski BOS Naik, Sekolah Gratis Sulit Terwujud

Siswa SMP kekurangan Biaya Pendidikan Sebesar Rp 40.000 Pe rbulan

LAMONGAN - Meski dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) telah dinaikkan pada tahun ini dan mendiknas serta pj Gubernur Jawa Timur melarang sekolah melakukan pungutan apapun terhadap para siswa mulai tahun ini, tampaknya harapan sekolah gratis masih sulit dilakukan di Lamongan. Sebab anggaran untuk kebutuhan para siswa di Kota Soto tersebut dinilai masih kurang.

Menurut Kabid Dikmenumjur Dinas Pendidikan Lamongan, Mu'ad, kebutuhan angharan pendidikan untuk seorang siswa SMP di Lamongan sebesar Rp 77.500 per bulan. Sedangkan dana BOS hanya sebesar Rp 37.500 mulai tahun, sebelumnya hanya Rp 29.500 per orang per bulan. ''Sehingga setiap siswa kurang Rp 40.000 per bulan,'' ungkapnya kepada Radar Bojonegoro, kemarin.

Mu'ad memaparkan, selama ini kekurangan anggaran pendidikan tersebut masih bisa ditutup dengan melakukan pungutan kepada orangtua/wali murid. ''Kalau ternyata pungutan tersebut sama sekali dilarang, tentu sekolah-sekolah akan mengalami kesulitan untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang bagus,'' tukasnya.

Menurut Mantan Kepala SMPN 2 Lamongan, penghentian pungutan sekolah tersebut bisa direalisasikan dengan jalan keluar yakni adanya subsidi dari pemerintah daerah untuk menutup kekurangan biaya pendidikan tersebut. ''Mendiknas juga sudah menegaskan bahwa kekurangan biaya pendidikan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah,'' ungkapnya.

Hanya saja, tukas dia, pemerintah daerah apakah mampu menyediakan dana subsidi pendidikan tersebut karena nilainya jelas sangat besar. ''Subsidi tersebut tidak hanya untuk siswa SMP/MTs saja, tetapi juga siswa SD/MI sesuai program wajib belajar 9 tahun,'' ungkapnya.

Seperti diberitakan, mendiknas, Bambang Sudibjo mengancam akan me-PTUN-kan para kepala daerah yang masih belum menggratiskan biaya sekolah di daerahnya. Sebab dan BOS terus dinaikkan. Sementara itu Pj Gubernur Jatim, Setya Puwaka juga meminta para kepala dinas pendidikan di Jawa Timur memberi sanksi sekolah yang masih melakukan pungutan kepada siswanya.(feb)