Wakil Rakyat Utamakan Pribadi dan Kelompok

PKB Incar untuk Amandemen Sejumlah UU

JAKARTA - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar memberi pengakuan dosa. Menurut dia, sampai DPR 2004-2009 segera mengakhiri masa baktinya, ternyata sangat langka anggota DPR yang mau berpihak kepada rakyat.

''Sebagian besar wakil rakyat mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok dibanding kepentingan bangsa,'' ujarnya memberi pengakuan dalam dialog membahas visi ekonomi Indonesia bersama pakar dan pengusaha Tionghoa di Restoran Kembang Goela, Plaza Sentral, kemarin (11/12).

Wakil ketua DPR itu membeberkan, indikasi yang paling nyata, produk-produk perundang-undangan yang dihasilkan DPR belum berpihak kepada rakyat. ''Hanya 10 persen yang prorakyat,'' tegasnya.

Dalam dialog yang dihelat DPP PKB dan Institute of National Leadership and Public Policy (INLAPP) tersebut, Muhaimin didampingi Wakil Ketua Dewan Syura DPP PKB Lily Wahid dan Direktur INLAPP Daniel Johan. Para pakar yang hadir, antara lain, pakar migas Kurtubi, pakar ekonomi Hendri Saparini, dan ekonom Hartojo Wignjowijoto.

Muhaimin kemarin memaparkan visi ekonomi PKB. Dalam pemaparannya, dia menegaskan DPR harus berani mengubah UU yang membelenggu kedaulatan bangsa. UU yang dibuat DPR harus menciptakan sistem ekonomi berbasis konstitusi yang bisa menyejahterakan rakyat.

''PKB mengagendakan amandemen terhadap sejumlah UU yang belum memberi ruang bagi rakyat untuk berdaulat dan berdiri di kaki sendiri,'' ungkapnya.

Beberapa UU yang dimaksud, kata Muhaimin, antara lain, UU Pajak, UU Penguatan Industri Dalam Negeri dan Kandungan Lokal, UU No 22/2001 tentang Migas, UU No 20/2002 tentang Kelistrikan, serta UU No 19/2003 tentang BUMN. ''Bayangkan, kontribusi BUMN hanya 3 persen, padahal berada di sektor yang strategis,'' ujarnya.

Tokoh yang akrab disapa Imin itu juga meminta agar politik anggaran ditata kembali. APBN yang ada saat ini, dinilai PKB, berada di jalur yang belum tepat. Belum bisa dirasakan rakyat. ''Orientasi APBN itulah yang harus diubah,'' tegasnya.

Kepentingan rakyat harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan APBN. Periode 2009-2014 nanti menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, kukuh, dan mandiri. ''Jika itu dilakukan, pada 2014 Indonesia akan mampu menjadi pesaing bagi negara lain,'' ujarnya. (tom/mk)