JAKARTA - Kerja keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilah-milah segebok data rekening liar kiriman Departemen Keuangan mulai membuahkan hasil. Komisi yang dipimpin Antasari Azhar itu mendapatkan fakta bahwa dana yang berada dalam beberapa rekening sudah lenyap. Kini komisi yang bekerja independen itu tengah menyusuri ke mana saja larinya dana tersebut.
"Kasus ini sedang kita dalami dan tidak bisa dijanjikan apakah segera (selesai). Ada yang jumlah (dananya) kecil dan ada yang dananya fantastis. Saat rekening-rekening itu ditutup, uangnya tidak kembali. Ini yang sedang kita telusuri," kata Wakil Ketua Penindakan KPK Candra Hamzah di Jakarta kemarin (29/12).
Sebagaimana diberitakan, KPK berinisiatif menindaklanjuti laporan temuan 260 rekening liar senilai Rp 314, 2 miliar plus USD 11 juta. Rinciannya, 102 rekening MA, 36 rekening Depdagri, 32 rekening pertanian, 66 rekening Depkum HAM, 21 rekening Depsos, dan satu rekening BP Migas. Depkeu menyerahkan ke KPK karena ada indikasi penyalahgunaan dan menyebabkan kerugian negara.
Padahal, menurut Candra, beban APBN untuk birokrasi selalu tinggi. "Pemerintah tidak serius dalam reformasi birokrasi," keluhnya. Padahal, kompleksnya birokrasi di Indonesia menyebabkan pelayanan publik berbelit. "Ujung-ujungnya, terjadi biaya tinggi dan pungutan tidak resmi dalam urusan birokrasi yang dikeluhkan investor," tambahnya. (naz/bay/oki)
Social Profiles
0 komentar:
Posting Komentar