BOJONEGORO - Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran, Bojonegoro Institute (BI) menggelar lokakarya analisis anggaran. Kegiatan yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, ormas, pengusaha dan unsur media itu dilaksanakan mulai kemarin dan berakhir hari ini.
Panitia pelaksana Mustaqim mengatakan, materi pada hari pertama kemarin difokuskan pada peningkatan pengetahuan tentang anggaran daerah. Antara lain, meliputi struktur anggaran, perosedur dan alur anggaran serta dasar hukum penganggaran.
'' APBD adalah hak rakyat. Untuk itu, mereka harus tahu mekanisme penganggaran daerah. Sehingga, masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dalam penyusunan anggaran,'' kata pria yang juga mantan Ketum PMII Bojonegoro tersebut.
Untuk menggembleng peserta lokakarya yang dilaksankan di aula Dinas Infokom itu, pihaknya mendatangkan dua praktisi anggaran. Yakni, Iskandar Saharuddin dan Burhanuddin. Keduanya dari Pusat Analisis dan Telaah Informasi Regional (Pattiro) Jakarta.
''Pada hari kedua besok (hari ini, Red), kami akan mulai melakukan analisis Rancangan Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD) Bojonegoro tahun 2009,'' imbuhnya.
Hasilnya? Menurut dia pihaknya akan merekomendasikan hasil analsis itu kepada panitia anggaran (panggar) DPRD Bojonegoro. Diharapkan, rekomendasi itu menjadi salah satu bahan telaah sebelum RAPBD itu disyahkan menjadi APBD 2009. Sehingga, pembahasan dapat maksimal dan anggaran dapat pro rakyat.
''Selama ini, pengalokasian antara belanja rutin dan belanja pembangunan tidak seimbang. Sehingga, banyak kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terabaikan. Untuk itu, masyarakat harus ikut berpartisipasi dan mengawasi proses penyusunan dan pembahasan anggaran,'' tandas Mustaqim. (dim)
Social Profiles
0 komentar:
Posting Komentar