SMP RSBI Juga Terus Bertambah

Sama halnya dengan RSBI SMA, 100 sekolah pada tahun ajaran 2009-2010 ditunjuk sebagai RSBI SMP. Direktorat Pembinaan SMP membagi penunjukan RSBI itu merata di semua kabupaten/kota di Indonesia. Dengan demikian, total SMP RSBI di Indonesia 300 sekolah.

Direktur Pembinaan SMP Ditjen Mandikdasmen Didik Suhardi mengatakan, evaluasi total terhadap SMP RSBI belum dilakukan. Sebab, sekolah-sekolah itu masih dibina dalam kurun waktu 3-4 tahun. Menurut dia, dari sekian indikator pemenuhan standar RSBI, yang paling berat menyangkut SDM.

Dia mengatakan, tiap sekolah yang ditunjuk sebagai RSBI memiliki kelas bilingual. Nah, selama ini para guru tidak pernah disiapkan untuk mengajar dengan dua bahasa. ''Karena itu, wajar bila mereka kerepotan. Namun, kita terus tingkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka,'' terangnya.

Dalam kurun waktu 3-4 tahun RSBI diharapkan setara dengan SBI. Jika tidak, kata Didik, predikat sekolah yang bersangkutan bisa turun. ''Implementasinya nanti beragam. Apakah diturunkan atau tidak, juga bergantung kabupaten/kota,'' ujarnya.

Karena itu, tahun ini pelaksanaan program tersebut terus ditingkatkan. Salah satunya agar pengelolaan berjalan optimal, kepala sekolah RSBI tidak boleh dipindahtugaskan. ''Agar mereka bisa konsentrasi mengembangkan sekolah. Sebab, mereka sejak awal tahu arah RSBI itu. Jika kasek diganti, akan memulai lagi,'' ujarnya. Kebijakan itu akan disampaikan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.

Selain itu, sekolah yang ditunjuk sebagai RSBI akan diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Dalam waktu dekat ini, kata Didik, akan dilakukan serah terima dari pemkab/pemkot ke pemprov. Kendati demikian, kabupaten/kota tetap boleh memberi dana sharing SBI. ''Kami pun (pemerintah pusat, Red) tidak lepas tangan. Sebab, yang berhak menetapkan maupun menghapus status RSBI tetap pusat,'' ujarnya.

Depdiknas juga tetap memberi kucuran dana. Namun, berbeda dengan RSBI SMA, sharing dana RSBI SMP tahun ini justru menyusut. Tahun lalu sharing dana untuk SMP RSBI Rp 400 juta. Kini jumlahnya Rp 300 juta.

Menurut dia, hal itu disebabkan prioritas tahun ini bukan terhadap peningkatan mutu pendidikan, melainkan penuntasan wajar dikdas. ''Memang pelaksanaan wajar dikdas sudah tuntas, tapi belum seratus persen,'' ujarnya. Dengan berkurangnya sharing pendanaan itu, pemprov maupun pemkot/pemkab diharapkan mau campur tangan. Dengan demikian, program itu menjadi tanggung jawab bersama. Keberhasilan pendidikan itu juga bisa dirasakan daerah. (kit/nw)