JAKARTA - Likuiditas ketat di tengah krisis finansial saat ini dipastikan tidak akan mengganggu neraca pembayaran dan belanja Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 dapat kepastian dari standby loan (pinjaman siaga) dan bilateral swap arrangement (BSA).
Menkeu dan Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, fasilitas itu akan menjadi salah satu jaminan kepastian bagi kesinambungan neraca keuangan Indonesia. Pemerintah mendapat komitmen standby loan hingga USD 5 miliar. Antara lain, dari Australia, Jepang, ADB, dan World Bank.
Fasilitas pinjaman itu akan dicairkan atau tidak tergantung dari kebutuhan pemerintah. ''Itu bisa kita tarik atau tidak, tergantung waktu,'' ujar Ani, sapaan Sri Mulyani, di Jakarta kemarin (5/12).
Untuk bilateral swap arrangement, pemerintah mencapai kesepakatan dengan Jepang senilai USD 6 miliar, Tiongkok USD 4 miliar, dan Korea Selatan USD 2 miliar. ''Kemarin sudah ada agreement itu. Kalau, misalnya sampai kesulitan likuiditas, (negara-negara itu) mau memberikan komitmennya sesuai kesepakatan BSA,'' tutur Ani. Jumlah itu termasuk Inisiatif Chiang Mai yang saat ini dikaji dan dibahas ASEAN Plus 3.
Menurut dia, pinjaman bilateral menjadi langkah tepat untuk menjamin kepastian pembiayaan APBN. Sebab, mencari dana lewat emisi surat utang dalam kondisi saat ini berisiko. Apalagi, para pelaku pasar juga tengah mengalami krisis likuiditas.
Namun, dia mengakui pemerintah masih mengkaji semua alternatif. Jika emisi obligasi sulit dilakukan, baru standby loan akan dicairkan. ''Pemerintah membuka kemungkinan atas semua opsi. Semuanya kita bahas dan kaji, (dan diambil opsi) yang terbaik,'' ujarnya.
Ekonom Mirza Adityaswara menilai pemerintah memang sebaiknya mengandalkan pinjaman bilateral dan multilateral untuk pembiayaan APBN 2009. ''Sangat riskan menerbitkan surat utang dalam kondisi saat ini,'' katanya. (eri/dwi)
Social Profiles
0 komentar:
Posting Komentar