MCL-Tim Sembilan Beda Suara

*Terkait Dana Asistensi Pembebasan Lahan

BOJONEGORO - Meski telah disepakati, dana asistensi pembebasan lahan Blok Cepu untuk Tim Sembilan berpotensi menimbulkan masalah. Buktinya, ada perbedaan pendapat antara MCL (Mobil Cepu Ltd) dengan tim bentukan Pemkab Bojonegoro.

Saat hearing bersama Komisi A DPRD Bojonegoro beberapa waktu lalu, Sekkab Bojonegoro sekaligus Sekretaris Tim Sembilan Bambang Santoso menyatakan, dana Rp 10,8 miliar yang disepakati bersama MCL hanya untuk sosialisasi saja. Sedangkan hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada tim pembebasan lahan MCL.

''Kami hanya melaksanakan sosialisasi. Persoalan lahan (Blok Cepu) itu berhasil dibebaskan atau tidak, bukan urusan kami,'' ujar Sekkab kala itu.

Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Manager Land Team MCL Deddy Avidick kepada wartawan koran ini. Menurut dia, dana tersebut tak hanya diperuntukkan sosialisasi pebebasan lahan. Melainkan juga untuk asistensi dan fasilitasi hingga seluruh lahan yang dibutuhkan berhasil dibebaskan.

''Terus terang kami tidak akan bisa melakukan ini (pembebasan lahan) sendiri,'' kata Deddy. ''Untuk itu, kami perlu bantuan Pemkab Bojonegoro untuk memfasilitasi,'' terangnya.

Berdasarkan MoU (memorandum of understanding), lanjut Deddy, pencairan dana itu dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar Rp 3,8 miliar untuk sosialisasi. Sedangkan pencairan tahap kedua dilakukan setelah dilakukannya pengukuran, pengumpulan dokumen, pengumuman pemilik lahan serta penyelesaian sengketa.

Sementara pembayaran terakhir dilakukan setelah akta pelepasan hak dari pemilik lahan kepada MCL atas nama BP MIGAS selesai. ''Jadi, dalam perjanjian itu menyebut tonggak tahapan yang harus dicapai,'' bebernya.

Diakui Deddy, sejauh ini Tim sembilan Pemkab Bojonegoro baru menerima pencairan untuk tahap pertama, yakni Rp 3,8 miliar. Dia menyatakan tidak tahu kapan pencairan kedua bakal dilakukan. Hal ini dikarenakan tonggak pencapaian II seperti yang dosepakati belum terealisasi.

Bahkan, lanjut dia, tonggak tahapan II ini belum mencapai 30 persen. Sebab, dari sekian kegiatan pada tahapan ini, yang baru dilaksanakan baru pengukuran lahan. Itupun baru mencapai 50 persen atau sekitar 300 hektare dari 600 hektare lahan yang dibutuhkan. ''Ya, peran tim (sembilan) masih sangat sedikit,'' beber Deddy saat ditanya terkait peran tim bentukan Pemkab Kota Ledre itu sejauh ini. (dim)