Era Migas, Masyarakat Harus Berdaulat

BOJONEGORO - Melimpahnya sumberdaya alam Indonesia yang tak terbatas harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Syaratnya, masyarakat harus berperan dan berdaulat atas kebijakan dan petaruran sumberdaya energi. Hal ini dikatakan Ihsyat Syukur, ahli geologi perminyakan dari Institut Ahli Geologi Indonesia (IAGI) pada seminar yang digelar PC PMII Bojonegoro, di aula MAN 1 Bojonegoro kemarin (24/7).

Dia mengatakan, eksplorasi-eksploitasi.minyak bakal membawa konsekuensi logis yang harus dihadapi masyarakat lokal. Untuk itu, mereka harus mengambil peran dan posisi strategis agar tak tersisihkan. ''Kondisi obyektif hari ini kita hanya jadi penonton. Untuk itu, kita harus jadi pelaku dari konsep sampai teknis,'' ujar Ihsyat.

Salah satunya, lanjut dia, yakni dengan menyusun usulan workplan kepada pemerintah. Jika belum mampu, maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan mencari partner melalui jaringan (multi strategi). Serta mengelolah sumberdaya alam di sekitar kita dengan cara mandiri.

Terkait aktifitas perminyakan di sekitar Blok Cepu, menurut Ihsyat hal itu harus dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Salah satunya yakni belajar kepada Exxon tentang pengelolaan perminyakan. ''Di Bojonegoro banyak sumur tua, peluang pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan pengelolaan melalui koperasi,'' terangnya.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Suyoto yangmenjadi narasumber kedua dalam seminar itu mengatakan, Pemkab Bojonegoro sedang merancang program-program yang berkaitan dengan industrialisasi migas di Kota Ledre itu. ''Kita harus mampu merebut seluruh peluang bisnis dari berkah minyak itu,'' ujar Suyoto.

Dia mengatakan, meski Bojonegoro pernah dikenal dengan hasil kayu jatinya yang melimpah, namun, hal itu tidak dapat dibanggakan. ''Lihat saja, kayu jati itu bukan milik orang Bojonegoro. Makanya jangan pernah bermimpi jadi orang kaya karena kayu jati,'' ujarnya.

Lantas? Suyoto mengatakan, peluang merebut bisnis di industri migas itu telah digalakkan Pemkab Bojonegoro. Salah satunya yakni dengan cara membatasi jumlah tenaga kerja luar daerah yang masuk ke Bojonegoro. Sehingga, peluang yang dimiliki masyarakat lokal lebih besar. Kendati demikian, dia mengingatkan faktor sumberdaya manusia (SDM) juga harus dimatangkan. (dim)

Radar Bojonegoro
[Jum'at, 25 Juli 2008]